Tinjau Gedung Baru Samsat Cikokol, Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Maksimalkan Pelayanan

Kamis, 8 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Banten Al Muktabar meninjau gedung baru UPTD PPD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Cikokol Kota Tangerang, Rabu (7/2/2024)

Gubernur Banten Al Muktabar meninjau gedung baru UPTD PPD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Cikokol Kota Tangerang, Rabu (7/2/2024)

BANTEN, DentumNews |

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau gedung baru UPTD PPD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Cikokol Kota Tangerang, Rabu (7/2/2024) malam. Rangkaian Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak ini untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Al Muktabar mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan di UPT PPD Samsat Cikokol berjalan maksimal. Pelayanan mulai dari registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor berfungsi secara terintegrasi, terkoordinasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

“Gedung ini sudah ditempati, tadi kita pastikan seluruh fasilitas penunjang, aula, ruang perkantoran, ruang berbagai pelayanan semuanya kita pastikan baik”, ungkap Al Muktabar.

“Ini bagian dari ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak kita cek sarana dan prasarananya harus berdampak terhadap pelayanan”, sambungnya.

Baca Juga :  Meski Dapat Mandat Camat Panongan , Seksi Ekbang Tak Kunjung Bongkar U-DITCH

Selain itu, Al Muktabar mengatakan pada kesempatan ini dirinya berdiskusi bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten merumuskan pajak dan retribusi terhadap Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta membahas Pajak Alat Berat (PAB) dimana merupakan pajak baru kewenangan Provinsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Tiga hal kita diskusikan di sini yaitu Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat, sebagai salah satu jenis pungutan pajak yang mana merupakan kewenangan milik Provinsi”, jelas Al Muktabar

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Deni Hermawan mengatakan, pembangunan gedung baru ini dilaksanakan bertahap mulai dari tahap 1 di tahun 2021 dan tahap 2 di tahun 2022, sedangkan kebutuhan alat perlengkapan kantor, sarana dan prasarananya di anggarkan di tahun 2023.

Baca Juga :  Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Diperpanjang Di Kota Bandung

“Selesai pembangunannya di tahun 2022, alat penunjang lainnya seperti sarana dan prasarana, alat perlengkapan kantor dan lain-lain di anggarkan tahun 2023” ungkap Deni.

“Jadi pola pembangunannya yaitu pola tahun tunggal tidak tahun jamak karena memang semata-mata kita menyesuaikan anggaran yang ada”, ungkap Deni.

Ditambahkan, dilihat dari Samsat ini menjadi etalase pelayanan publik, dirinya mengedepankan pelayanan masyarakat secara nyaman, baik, dan ramah.

“Kami berharap dengan gedung yang baru ini optimalisasi pendapatan bisa meningkat, masyarakat yang dilayani merasa nyaman, tidak berdesak-desakan. Sehingga masyarakat merasa sangat dilayani dengan baik”, sambungnya.

“Sesuai arahan Pak Pj Gubernur Banten Kantor Samsat yang lama akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan seperti kantor Bank Banten dan lain-lain”, ucapnya.

Deni menambahkan, terkait Pajak Alat Berat (PAB) dirinya mengaku tahun 2024 ini sudah mulai dilakukan sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun untuk saat ini Pemerintah Provinsi Banten sedang menunggu penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar penghitungan PAB, namun disisi lain sepanjang Menteri Dalam Negeri belum menetapkan NJAB, Gubernur berkewenangan menetapkan NJAB sebagai dasar pengenaan PAB yang berlaku sampai dengan ditetapkannya dasar pengenaan PAB oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga :  Kepala Desa Cukanggalih Yang Belum Lama Dilantik Didemo Warganya

“Pajak alat berat itu sudah mulai kita lakukan tahun ini, saat ini memang kita masih menunggu penetapan nilai jualnya oleh Kemendagri, tapi mekanisme pendataan dan lain-lainnya sudah kita lakukan”, tambahnya.

“Kita memang harus mulai lagi mencari pendapatan yang ritel, kecil tapi rutin. Seperti retribusi pemanfaatan aset daerah sehingga tidak terpaku hanya dari Pajak PKB dan Pajak BBNKB”, sambung Deni.

Penulis : Red

Editor : Hilal R

Berita Terkait

Polsek Curug Gelar Acara Silahturahmi Dengan Wartawan Curug
Proyek U-Ditch Dikerjakan oleh CV ANUGRAH FAJAR Diduga Asal – Asalan Dan Tidak Sesuai RAB
KPU Kota Tangerang Gelar Pengukuhan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)Se-Kota Tangerang
Ksatria Muda : Pengembalian Kerugian Negara Kasus Lahan RSUD Tigaraksa Tidak Menghilangkan Pidana.
LSM LIN Angkat Bicara Terkait Proyek U-ditch dan Paving Blok di Sari Bumi Kelurahan Binong
Pekerja CV.Kuning Ayu Mengalami Luka Di kaki Akibat Melalaikan K3
Proyek U-Ditch Dikerjakan Oleh CV.Graha Anugrah Sukses Diduga Asal -Asalan Dan Tidak Sesuai Spesifikasi
DiDuga Galian Kabel PLN Di Desa Cukanggalih Kangkangi Aturan
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Mei 2024 - 20:19 WIB

Polsek Curug Gelar Acara Silahturahmi Dengan Wartawan Curug

Sabtu, 25 Mei 2024 - 12:39 WIB

Proyek U-Ditch Dikerjakan oleh CV ANUGRAH FAJAR Diduga Asal – Asalan Dan Tidak Sesuai RAB

Jumat, 24 Mei 2024 - 18:19 WIB

KPU Kota Tangerang Gelar Pengukuhan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)Se-Kota Tangerang

Kamis, 23 Mei 2024 - 09:59 WIB

Ksatria Muda : Pengembalian Kerugian Negara Kasus Lahan RSUD Tigaraksa Tidak Menghilangkan Pidana.

Sabtu, 11 Mei 2024 - 16:38 WIB

LSM LIN Angkat Bicara Terkait Proyek U-ditch dan Paving Blok di Sari Bumi Kelurahan Binong

Jumat, 10 Mei 2024 - 12:42 WIB

Pekerja CV.Kuning Ayu Mengalami Luka Di kaki Akibat Melalaikan K3

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:01 WIB

Proyek U-Ditch Dikerjakan Oleh CV.Graha Anugrah Sukses Diduga Asal -Asalan Dan Tidak Sesuai Spesifikasi

Kamis, 9 Mei 2024 - 15:38 WIB

DiDuga Galian Kabel PLN Di Desa Cukanggalih Kangkangi Aturan

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

FPII Kecam Sikap Premanisme Oknum Debt Colektor Ancam Pimpinan KLTV Indonesia

Minggu, 16 Jun 2024 - 13:16 WIB