Connect with us

Daerah

LPI Unjuk Rasa Minta KPK Periksa Harta Kekayaan Pejabat DPUPR Provinsi Banten

Diterbitkan

on

Foto : dentumnews.com

Serang, DentumNews | Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Gelar Aksi Unjuk Rasa di Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug Kota Serang. Rabu, 8/3/2023.

Aksi ujuk rasa tersebut digelar Imbas dari adanya dugaan ketidak beresan sejumlah proyek bangunan yang berawal dari produk perencanaan hingga polemik proyek molor yang melewati masa kontrak.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum (Ketum) Laskar Pasundan Indonesia Rohmat Hidayat dalam orasinya terkait beberapa proyek, seperti proyek jembatan Cisoka II dan Situ Cipondoh yang diduga bermasalah.

“Sampai pada hari ini kami pihak LPI masih menunggu klarifikasi dari kepala Dinas FUPR, terkait berapa denda atau sangsi terkait proyek Jembatan bogeng yang sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada pemerintah,” Kata Rohmat dalam orasinya tersebut.

Baca Juga :  Tragedi Kanjuruhan Malang, 127 Orang Tewas! Sepak Bola Indonesia Berduka

Tak hanya itu, pihaknya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tutup mata terkait dugaan itu, LPI meminta kepada instansi terkait untuk mengaudit beberapa proyek yang diduga bermasalah dan memeriksa harta kekayaan anggota atau harta kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten.

Karena pihak LPI menduga ada oknum pegawai atau pejabat Dinas PUPR Provinsi Banten yang menjadi dalang dari Mafia Proyek. Yang Mana menurutnya semua sistem terkesan sudah di setting, mulai dari sistem lelang sampai dengan addendum yang diberikan, diduga tanpa mengedepankan Justifikasi Teknis.

Baca Juga :  Suherman Kades Ranca Iyuh Mengapresiasi Sertijab Kecamatan Panongan

Ia juga mengatakan pada Hari Kamis 2 Maret 2023 yang lalu, pihak LPI sudah melakukan audensi dengan anggota DPRD Komisi IV dan Dinas PUPR Provinsi Banten. Namun belum mendapatkan penjelasan yang signifikan terkait proyek jembatan Cisoka II dan Situ Cipondoh tersebut.

Bahkan pada saat audensi tempo lalu menurut Rohmat, pihak Dinas PUPR sendiri diduga tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari pihak LPI, malah terkesan terburu-buru ingin menyudahi audensi.

Baca Juga :  DPRD Beli Mobil Pajero Memudahkan Pengantaran Pasien di Soroti Warga Banten.

Maka dari itulah pihaknya tidak main-main untuk mengelar aksi unjuk rasa menyuarakan aspirasi atau tuntutan demi kebenaran. Jika aksi ujuk rasanya itu tidak didengar oleh pihak-pihak terkait, LPI akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II yang lebih besar.

“Jika aspirasi kami ini tidak didengar, kami akan kembali mengelar unjuk rasa yang lebih besar Jilid II,” Tegas Rohmat dalam orasinya.
* Ismail *

Lanjut membaca
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *