Tim Kemenkumham: Pasal Miras di KUHP Tak Ganggu Sektor Wisata

Rabu, 14 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, DentumNews | Selain pasal perzinahan, pasal miras di KUHP juga dinilai mengancam sektor pariwisata. Namun tim Kemenkumham menjelaskan pemberlakuan pasal ini tak bakal merugikan pekerja wisata.

Anggota Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham RI Albert Aries mengatakan bahwa Pasal 424 terkait minuman keras juga sempat menjadi isu yang bergulir di ranah pariwisata, khususnya perhotelan. Hal ini menjadi polemik karena belum semua pihak faham maksud dari pasal tersebut.

“Pasal 424 ayat 1 ini sebenarnya bukan pasal lama. Saat ini di KUHP ada pasal 300 ayat 1 yang bunyinya sama,” kata Albert secara virtual dalam jumpa pers yang diselenggarakan Kemenparekraf, Senin (12/12/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jadi orang bukan sekadar tipsy atau setengah mabuk tapi orang ini sudah mabuk diberikan lagi tambahan zat memabukkan sehingga kondisinya semakin tidak bisa mengendalikan diri akhirnya bisa mencelakakan diri sendiri ataupun orang lain,” imbuhnya.

Baca Juga :  Penyidik PPA : Kami akan Maximalkan yang Terbaik Untuk Kasus Ini

Disebutkan Albert, pasal ini bertujuan untuk melindungi kesusilaan, keadaban, serta pihak-pihak yang terkait dalam situasi tersebut. Menurutnya, penerapan pasal ini juga tidak akan jauh berbeda dengan pasal yang sebelumnya sudah ada di KUHP.

Kalau pasal 300 ayat 1 yang sudah ada tidak membawa dampak apapun ke turis, maka saya pastikan keadaan yang sama tidak akan jauh berbeda (dengan pasal 424),” ujarnya.

Kemudian, Albert juga menghimbau agar masyarakat melapor bila menemukan penyalahgunaan yang dilakukan oknum tertentu. Proses hukum akan berjalan bila ada pelaporan.

“Kalau ada oknum yang menyalahgunakan, laporkan. Karena tidak pernah ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah,” katanya.

Baca Juga :  Beredar Vidio Mesra Kades Cigoong Utara Banyak Menuai Kritis Dari Sejumlah Kalangan

Sebelumnya, pengacara Hotman Paris menilai pasal mengenai miras bakal merugikan pekerja di sektor pariwisata.

“(Pasal 424) ini yang sangat relevan, ini yang bisa nanti turis bisa jadi sasaran. Di sini disebutkan, kalau ada orang mabok, itu tidak dipidana. Tapi, kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah inilah yang masuk penjara satu tahun,” ujar Hotman Paris di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/12/2022).

Dia juga mempertanyakan logika hukum pada pasal ini. Apalagi pasal ini juga tidak mengecualikan para pekerja.

“Tapi yang paling bahaya adalah orang yang dalam rangka pekerjaannya pun menambah minuman (waiter) masuk penjara,” kata Hotman.

“Sementara pengertian mabuk di sini nggak diatur apakah tipsy atau apa. Mungkin pak menteri sudah tau ini ya,” dia menambahkan.

Baca Juga :  Tragedi Kanjuruhan Malang, 127 Orang Tewas! Sepak Bola Indonesia Berduka

Selain itu Hotman, juga menyebut pasal tersebut nantinya akan membawa dampak buruk pada sejumlah sektor. Apalagi dalam pasal ini disebutkan, hanya orang yang menuangkan minuman yang dapat dipidana, sedangkan orang yang mabuk tidak dipidana.

“Menurut pasal ini, yang mabuk tidak dipidana, aku yang nambahin yang dipidana. Termasuk yang menjual. Orang bule mana tahu kita mabuk, kan. Ini paling membahayakan. Kalau memang tujuannya mencegah orang mabuk, kenapa yang mabuk nggak dipidana?” kata dia.

“Ini mengancam kehidupan, resto, hotel, dan bar. Ini pasal yang sekali lagi tidak masuk di akal, tidak ada legal standing dan harus dihapus dari muka bumi. Jadi terlepas dari apa pun, ini bahaya,” dia menambahkan.

(RED)

Sumber artikel : detik.com

Berita Terkait

Kapolres Metro Jaktim Gelar Silahturahmi Dan Bukber Bersama Ormas Se-Jakarta Timur
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza, Resmi Dikukuhkan Oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia.
H.Ashari Asmat Dir Ops Perumda Pasar NKRI kabupaten Tangerang Mengucapkan Selamat Hari Pers
Kapolresta Tangerang Kroscek Gudang Logistik KPU di Kecamatan Kemiri
Beni Sugiarto Caleg DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 5, Sederhana, Peduli Dan Sosial Tinggi
Diduga CV Daniswara Pelaksana Proyek Paving blok Di Ciakar RT.02 RW Tidak Sesui RAB
Diduga Cv Cahaya Kontraktor Kurangi Volume Pekerjaan Hotmik
Nekad Terjun ke Kali Penjambret HP Nyaris Tewas
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 Maret 2024 - 00:50 WIB

Kapolres Metro Jaktim Gelar Silahturahmi Dan Bukber Bersama Ormas Se-Jakarta Timur

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:29 WIB

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza, Resmi Dikukuhkan Oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Minggu, 11 Februari 2024 - 17:37 WIB

H.Ashari Asmat Dir Ops Perumda Pasar NKRI kabupaten Tangerang Mengucapkan Selamat Hari Pers

Selasa, 6 Februari 2024 - 21:50 WIB

Kapolresta Tangerang Kroscek Gudang Logistik KPU di Kecamatan Kemiri

Sabtu, 3 Februari 2024 - 14:23 WIB

Beni Sugiarto Caleg DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 5, Sederhana, Peduli Dan Sosial Tinggi

Rabu, 13 Desember 2023 - 16:14 WIB

Diduga CV Daniswara Pelaksana Proyek Paving blok Di Ciakar RT.02 RW Tidak Sesui RAB

Sabtu, 9 Desember 2023 - 15:36 WIB

Diduga Cv Cahaya Kontraktor Kurangi Volume Pekerjaan Hotmik

Senin, 4 Desember 2023 - 14:16 WIB

Nekad Terjun ke Kali Penjambret HP Nyaris Tewas

Berita Terbaru