Diduga Akibat Kelalaian Penanganan IGD RS Santo Yusup, Hadi Meninggal Dunia Akibat Kehabisan Darah

Rabu, 25 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung, Dentumnews | Rumah Sakit ialah Institusi pelayanan kesehatan, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan juga menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat.

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun, hal itu mungkin tidak berlaku kepada Almarhum Hadi, sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya di RS Santo Yusup Bandung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Almarhum diduga ditelantarkan oleh Rumah Sakit hingga meninggal dunia. Informasi tersebut diketahui Awak Media dari Burhanudin (58) warga Kelurahan Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung yang tidak lain adalah orang tua Alm. Hadi.

Burhanudin mengatakan bahwa anaknya telah meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit Santo Yusup Bandung akibat luka yang cukup parah pada tangan kanannya. Anaknya menghembuskan nafas terakhirnya diduga akibat ditelantarkan pihak Rumah Sakit, karena tidak segera ditangani secara medis, sehingga kehabisan darah, (23/05/2022).

Baca Juga :  BI Rilis Pedoman Uang Digital Rupiah

Saksi mata lain berinisial A yang mengantarkan almarhum juga menyampaikan hal yang sama, ia menjelaskan bahwa penanganan Rumah Sakit Santo Yusup sangat lambat dalam menangani pasien. Padahal pihak rumah sakit tersebut melihat kondisi darurat dengan luka parah yang dialami Almarhum, yang seharusnya bisa diselamatkan apabila ditangani secara cepat dan tepat untuk menghentikan darah yang keluar dari lukanya.

Awak media mencoba datang ke RS Santo Yusup untuk meminta penjelasan dari Direktur Utama ataupun Humas, namun setelah bertemu dengan Agus yang mengaku sebagai Sekretaris Rumah Sakit Santo Yusup Bandung, itupun setelah difasilitasi oleh security berinisial SY yang juga mengaku sebagai jurnalis di salah satu media.

Di saat bertemu dengan Agus, dan dihadiri oleh beberapa media, Burhanudin sebagai orang tua almarhum sangat merasa kehilangan atas meninggalnya Hadi. Ia juga merasa kecewa dengan pelayanan Rumah Sakit yang terkesan tidak cepat tanggap menangani luka yang dialami anaknya, sehingga anaknya meninggal dunia 24/05/2022.

Baca Juga :  BioNTech Akan Perluas Uji Klinis Vaksin Anti-Omicron

Sementara Agus mengatakan bahwa dirinya tidak dapat memberikan staitment apapun karena harus mempelajari rekam medis terlebih dahulu.

“Rekam medis itu tidak boleh ditunjukkan atau diberitahukan kepada siapapun, karena itu nanti akan disimpan pihak Rumah Sakit, namun kalau diagnosa akan diberitahukan kepada keluarga,” jelasnya.

Rumah Sakit Santo Yusup, Bandung

Namun pada kenyataannya, Burhanudin dan keluarga tidak pernah menerima informasi rekam medis ataupun diagnosa sampai berita ini diterbitkan.

Dalam ketentuan pasal 29 Ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.

Apabila rumah sakit melanggar kewajiban tersebut, maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, sampai denda dan pencabutan izin rumah sakit.

Baca Juga :  Honorer Resmi Dihapus, Presiden Teken UU ASN 2023

Perlu diketahui bahwa, selain patuh terhadap Undang-undang No. 44 tahun 2009, Rumah Sakit juga harus tunduk pada Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena dalam pasal 190 ayat (1) dan (2) menjelaskan adanya sanksi pidana bagi Rumah Sakit yang menelantarkan pasiennya.

Apabila sebuah Rumah Sakit terbukti dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaaan gawat darurat, maka pimpinan rumah sakit tersebut terancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bunyi pasal 190 ayat 1.

Lalu, pada pasal 190 ayat 2 disebutkan ketika ada perbuatan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 1 miliar.

Source : Penajournalis

(RED)

Berita Terkait

Dinkes Bogor Rawat Petugas KPPS dan PPK Saat Pemungutan Suara
Internasional Day of Radiologi (IDoR) atau hari Radiologi Internasional akan diperingati pada tanggal 8 November
Waspada Cacar Monyet Di Indonesia
Kenali Gejala Kanker Kolorektal serta Pencegahannya.
Diduga Limbah Air UD Rusli Cemari Pertanian Warga
Kepala Puskesmas Bergas Alergi Wartawan, Wali Korban Akan Mengacu UU KIP
Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Juli, Inilah Iuran barunya
322 Warga Kecamatan Rangkasbitung Lebak Terjangkit DBD Dalam 5 Bulan Terakhir
Berita ini 499 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 15 Februari 2024 - 16:58 WIB

Dinkes Bogor Rawat Petugas KPPS dan PPK Saat Pemungutan Suara

Rabu, 8 November 2023 - 07:06 WIB

Internasional Day of Radiologi (IDoR) atau hari Radiologi Internasional akan diperingati pada tanggal 8 November

Sabtu, 4 November 2023 - 10:56 WIB

Waspada Cacar Monyet Di Indonesia

Sabtu, 13 Mei 2023 - 06:45 WIB

Kenali Gejala Kanker Kolorektal serta Pencegahannya.

Selasa, 9 Mei 2023 - 18:31 WIB

Diduga Limbah Air UD Rusli Cemari Pertanian Warga

Selasa, 4 Oktober 2022 - 09:44 WIB

Kepala Puskesmas Bergas Alergi Wartawan, Wali Korban Akan Mengacu UU KIP

Selasa, 21 Juni 2022 - 17:23 WIB

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Juli, Inilah Iuran barunya

Rabu, 15 Juni 2022 - 02:34 WIB

322 Warga Kecamatan Rangkasbitung Lebak Terjangkit DBD Dalam 5 Bulan Terakhir

Berita Terbaru