Kolombo, Dentumnews | Pemerintah Sri Lanka berencana untuk merombak anggaran negara yang tidak realistis saat ini. Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (4/5/2022), Sri Lanka sedang dalam pembicaraan dengan Bank Dunia untuk memperluas dukungannya sebesar US$ 300 juta (Rp 4,3 triliun) hingga US$ 700 juta (Rp 10 triliun).
Negara kepulauan itu terpukul keras oleh Covid-19 dan kekurangan pendapatan setelah pemotongan pajak yang tajam oleh pemerintah Presiden Gotabaya Rajapaksa, sangat kekurangan devisa dan telah mencari dana talangan darurat dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Inflasi yang merajalela dan kekurangan makanan impor, bahan bakar dan obat-obatan telah menyebabkan protes selama berminggu-minggu yang terkadang berubah menjadi kekerasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran yang ada tidak realistis, mengingat tantangan. Kami akan memasukkan anggaran baru yang akan berupaya mengatasi masalah inti dari pendapatan publik yang rendah,” kata Menteri Keuangan Ali Sabry pada sesi parlemen.
Sabry mengatakan ingin meningkatkan penerimaan pajak sebagai bagian dari produk domestik bruto menjadi 14 persen dalam dua tahun ke depan, dari 8,7 persen sekarang.
Menurut Sabry, Sri Lanka akan menunjuk penasihat keuangan dan hukum dalam dua minggu ke depan untuk usulan restrukturisasi utang negaranya. Dia menambahkan bahwa pemerintah ingin bekerja sama dengan IMF dalam reformasi struktural. “Ini adalah satu-satunya cara untuk menempatkan ekonomi pada pijakan yang berkelanjutan,” katanya.
Redaksi
