Madrasah Tidak Boleh Dianaktirikan dari UU Sisdiknas

Minggu, 17 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Proses revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terus bergulir. Dalam perjalanannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mempunyai ‘gawe’ ditengarai ‘menghilangkan’ Madrasah dari RUU Sisdiknas tersebut.

Menghilangnya frasa ”madrasah” dalam draf RUU Sisdiknas edisi revisi menimbulkan polemik. Padahal, dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, aturan tentang satuan pendidikan dasar tertulis gamblang di Pasal 17 Ayat (2), “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainyang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”.

Sementara draf RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang Pendidikan Keagamaan dalam pasal 32. Dalam pasal tersebut tertulis, ”Pendidikan Keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama.

”Menghilangnya madrasah disebut menganaktirikan lembaga pendidikan keagamaan begitu juga pesantren dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal madrasah maupun pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak, berkarakter serta memiliki wawasan keagamaan dan kebangsaan yang mumpuni.

Setelah bola panas draf RUU Sisdiknas terus bergelinding, Kemendikbudristek kemudian langsung menampik kontroversi tersebut dengan menegaskan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (madrasah) akan tetap ada dalam RUU Sisdiknas. Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak ada keinginan ataupun rencana menghapus sekolah madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari Sistem Pendidikan Nasional.

Begitu juga Kementerian Agama memberikan klarifikasi dengan terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens dengan Kemendikbudristek sejak awal proses revisi RUU Sisdiknas. RUU Sisdiknas dianggap telah memberikan perhatian yang kuat terhadap ekosistem pesantren dan madrasah. Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas.

Baca Juga :  Persilatan Silo Monyet Putih Adakan Haul Akbar dan Pementasan Seni Budaya Betawi

Sekolah maupun madrasah secara substansi akan tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sisdiknas. Kemendikbudristek memberikan fleksibilitas agar penamaan bentuk satuan pendidikan, baik untuk sekolah maupun madrasah, tidak diikat di tingkat undang-undang.

Nantinya, penamaan secara spesifik seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts), atau Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga lebih fleksibel dan dinamis.

Baca Juga :  Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Optimistis Pembangunan Pabrik Smelter Freeport di Gresik Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Masyarakat diharapkan terus mengawal Pembentukan RUU Sisdiknas yang saat ini baru pada tahap pertama, yaitu perencanaan. Pada tahap ini, Kemendikbudristek telah melakukan serangkaian diskusi terpumpun dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada lima tahap dalam proses pembentukan undang-undang. Kelima tahap itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Pelibatan publik dalam perancangan kebijakan merupakan faktor penting kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan. Masyarakat adalah pihak yang sangat memahami kondisi nyata dan akan menerima dampak pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Sudah sewajarnya dalam menyusun revisi RUU Sisdiknas Kemendikbudristek telah merangkul berbagai pihak sebagai bagian keterlibatan publik. Demi mewujudkan keterbukaan informasi, menampung aspirasi, serta memperoleh umpan balik yang konstruktif.

Sumber : suaramuhammadiyah.id

Berita Terkait

Kecelakaan Pesawat Latih Jatuh Di Serpong, Tiga Orang Dikabarkan Tewas
Lembaga Survei Index Politica Rilis Bacabup Paling Populer Jelang Pilkada Kabupaten Tangerang 2024
IKN Nusantara Tingkatkan UMKM dan Perekonomian Masyarakat
Pengamat : Dukung Bea Cukai Lakukan Perbaikan di Segala Lini
Diperkuat Megawati Hangestri, Tim Voli BIN Optimis Menjuarai Pro Liga 2024
Gunung Ruang di Sulawesi Utara Meletus, Sebanyak 828 Warga Dievakuasi
Penyelidikan Berlanjut Terhadap Serangkaian Aksi Kekerasan di Papua
Partai Golkar Umumkan Penugasan Baru untuk Pilkada Serentak 2024, Perkuat Persaingan dan Strategi Kemitraan
Berita ini 1 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:25 WIB

Kecelakaan Pesawat Latih Jatuh Di Serpong, Tiga Orang Dikabarkan Tewas

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:13 WIB

Lembaga Survei Index Politica Rilis Bacabup Paling Populer Jelang Pilkada Kabupaten Tangerang 2024

Rabu, 8 Mei 2024 - 15:33 WIB

IKN Nusantara Tingkatkan UMKM dan Perekonomian Masyarakat

Rabu, 8 Mei 2024 - 09:38 WIB

Pengamat : Dukung Bea Cukai Lakukan Perbaikan di Segala Lini

Senin, 22 April 2024 - 01:56 WIB

Diperkuat Megawati Hangestri, Tim Voli BIN Optimis Menjuarai Pro Liga 2024

Kamis, 18 April 2024 - 11:18 WIB

Gunung Ruang di Sulawesi Utara Meletus, Sebanyak 828 Warga Dievakuasi

Selasa, 9 April 2024 - 15:49 WIB

Penyelidikan Berlanjut Terhadap Serangkaian Aksi Kekerasan di Papua

Selasa, 9 April 2024 - 03:28 WIB

Partai Golkar Umumkan Penugasan Baru untuk Pilkada Serentak 2024, Perkuat Persaingan dan Strategi Kemitraan

Berita Terbaru