Connect with us

Politik

Komisi II DPR Minta Mendagri Klarifikasi soal Apdesi Deklarasi Jokowi 3 Periode

Diterbitkan

on

Tito Karnavian (Foto: Humas Sekretariat Kabinet)

Jakarta, Dentumnews | Komisi II DPR meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi secara resmi soal Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendeklarasikan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode. Klarifikasi Menteri Tito dinilai penting agar kegiatan tersebut tidak menjadi bola liar.

Klarifikasi ini diminta oleh sejumlah anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Tito di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, sebenarnya kegiatan Silatnas Apdesi beberapa waktu lalu, sudah dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam rapat kerja dengan Komisi II. Namun, kata Guspardi, Mendagri Tito Karnavian merupakan menteri yang paling tepat memberikan klarifikasi.

Baca Juga :  Fahrizal Asmi Maju Bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 5 Kabupaten Tangerang.

“Hari ini, Pak Menteri adalah orang yang punya kewenangan sebagai pembina dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan Silatnas itu adalah Kemendagri, kalau saya tidak salah,” kata Guspardi.

Baca Juga :  Ini Daftar Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Menurut Guspardi, rapat di Komisi II merupakan waktu yang tepat bagi mendagri memberikan klarifikasi atas acara deklarasi Apdesi tersebut. Pasalnya, deklarasi Apdesi tersebut telah memicu polemik yang bisa merugikan pemerintah.

“Kami meminta sebagai anggota Komisi II, taruhlah kemarin sudah ada macam-macam dan menimbulkan debatable, menimbulkan dinamika dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini clear dan clean klarifikasi yang bapak sampaikan,” ungkap Guspardi.

Apalagi, kata Guspardi, DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah sepakat bahwa pemungutan suara diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Menurut dia, aneh jika masih ada yang mendorong pelaksanaan pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan.

Baca Juga :  Gelar Halal Bihalal, Irvansyah Minta Kader PDIP Pererat Kesolidan dan Persaudaraan

“Kita sepakat melaksanakan pemilu itu adalah 14 Februari 2024. Kok macam-macam saja persoalan yang di luar, ini resmi Pak. Jadi, tentu yang resmi ini yang akan dikutip oleh media. Mudah-mudahan bisa mengakhiri dinamika itu,” pungkas Guspardi.

Lanjut membaca
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *