Bantah Big Data Versi Luhut, SMRC Temukan 85% Netizen Tolak Penundaan Pemilu

Jakarta, Dentumnews | Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irvani mengungkapkan survei terbaru pihaknya menunjukkan mayoritas pengguna media sosial atau netizen menolak ide atau wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Berdasar survei yang dilakukan SMRC, sekitar 85 persen netizen menolak wacana penundaan pemilu dan jabata presiden tiga periode.

Hasil survei SMRC ini membantah klaim big data versi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memuat percakapan 110 juta netizen yang mendukung penundaan pemilu.

Survei terbaru SMRC dilakukan pada 13-20 Maret 2022 dengan wacancara tatap muka terhadap 1.027 responden yang dipilih secara random (multistage random sampling). Margin of error dari survei ini -/+ 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%.

“Kita punya data dari survei, 85 persen pengguna media sosial ingin pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dengan alasan Covid-19,” ujar Deni saat rilis survei SMRC bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu” yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Jumat (1/4/2022).

Mayoritas pengguna media sosial tersebut, kata Deni, menolak penundaan pemilu dengan alasan Covid-19 belum selesai. Netizen menilai penanganan pandemi Covid-19 bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Sementara hanya 10 persen publik yang mendukung pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan Covid-19 dan 5 persen lainnya yang tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

“Mayoritas netizen, 86 persen juga menolak penundaan pemilu dengan alasan kondisi ekonomi, hanya 10 persen yang mendukung penundaan pemilu dengan alasan ini dan 4 persen publik tidak jawab atau tidak tahu,” ungkap Deni.

Mayoritas netizen juga menolak penundaan pemilu dengan alasan pembangunan IKN belum selesai. Dari alasan ini, kata Deni sebanyak 85 persen publik menginginkan pemilu tetap dilaksanakan pada 2024, sementara hanya 9 persen yang mendukung penundaan pemilu dengan alasan pembangunan IKN serta 6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Netizen atau pengguna media sosial juga mayoritas menolak wacana masa presiden tiga periode, sebanyak 77 persen netizen tetap ingin masa jabatan presiden maksimal dua periode dan hanya 16 persen yang ingin masa jabatan presiden dua periode diubah termasuk diubah menjadi tiga periode serta 7 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab,” kata.

Sumber : Beritasatu.com